WASPADA CHINA KOMUNIS DAN BANGKITNYA PKI
CHINA dewasa ini termasuk satu satunya negara dengan jumlah penduduk terbesar
di dunia yang berideologi Komunisme. Sebelumnya termasuk Rusia. Namun setelah
modernisasi negara beruang merah iini yang dilakukan Mikhail Gorbachev, dengan
program glasnot (keterbukaan) dan perestroika (restrukturisasi), negara Komunis
ini berubah menjadi negara demokrasi. Negara-negara bagian yang sebelumnya
dijajah dan dikuasai mereka, memisahkan diri dan membentuk negara masing
masing. Diantaranya berdiri negara negara berpenduduk mayoritas Muslim, seperti
Uzbyekistan, Ajeberziyan, Turkmenistan, Kirgistan, Tajikistan dan Kazakhstan.
Berbeda dengan China, kekuasaan Komunisme belum mengalami perubahan
kecuali di bidang ekonomi. Ideologinya tetap Komunisme. Yaitu sejak partainya
berdiri tahun 1924. Pada tahun 1949 berkembang menjadi kekuataan yang berhasil
merebut kekuasaan dan mengusir pemerintahan nasionalis Kuomintang (KMT) dari
daratan Tiongkok. Sejak itu Partai Komunis China (PKC) berkuasa hingga saat
ini. Kaum Nasionalis mendirikan negara di Taiwan, sebuah pulau yang awalnya
masuk pemerintahan Tiongkok. Namun dalam perkembangan terakhir, pemerintah
Komunis China terus berusaha merebut Taiwan agar masuk wilayah Republik Rakyat
Tiongkok (RRT).
Dalam sejarah Partai Komunis di Indonesia (PKI) berdiri tahun 1914.
Pendirinya Henk Sneevliet asal Belanda. Namun dalam perjalanannya beberapa kali
melakukan pemberontakan yang syah. Terhadap pemerintah Negara Kesaturan
Republik Indonesia (NKRI), sebanyak dua kali. Yakni pada tahun 1948 PKI
melakukan pemberontakan di Madiun. Penggeraknya Muso, tokoh PKI pro Moscow, Uni
Soeviet. Pada saat negari itu masih berideologi Komunisme. Lalu pada tahun 30
September 1965 PKI kembali melakukan pemberontakan. Pemimpin sentralnya Aidit,
yang pro Peking, sekarang Beijing, China. Inilah benang merah hubungan PKI
dengan Negara Komunis China, yang dikuasai PKC.
Pemberontakan PKI tahun 1965 telah mengakibatkan partainya dibubarkan
dan dinyatakan sebagai partai terlarang. Sebagaimana ditegaskan dalam Kepuusan
Mejelis Permusyawaratan Rakyat Sementera Republik Indonesia (MPRS-RI) dengan
nomor ketetapan XXV/MPRS/1966 Tahun 1966. Pemimpin, tokoh dan anggota anggotanya
yang terlibat dalam pemberontakan Gerakan 30 September 1965 (G30S) PKI
ditangkap dan dibuang ke Pulau Buru, Maluku. Kecuali Aidit, Ketua PKI, yang
berhasil ditembak mati karena melarikan diri. Kawan-kawannya, yang menjadi
pemeran utama, dihukum mati.
Seperti halnya pembentontakan PKI di Madiuan tahun 1948, dalam kudeta
G30S PKI yang gagal juga berhasil ditumpas oleh Tentara Nasional Indonesia
(TNI) bersama rakyat. Setelah peristiwa pemberontakan Madiun, ternyata ideologi
Komunisme tetap hidup. Ini terbukti, menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 1955,
PKI bangkit kembali dan berhasil duduk di Parlemen. PKI meraih peringkat
keempat dan Pemilu setelah Partai Islam Masyumi, Partai Nasional Indonesia
(PNI), Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII).
Perkembangan berikutnya PKI menjadi kekuatan besar pada tahuan
1960-1965, sehingga berhasil mempengaruhi Soekarno sebagai Presiden. Diantaranya
membuat Soekarno pada tahun 1961 membubarkan Masyumi, sebagai partai yang
sangat anti Komunisme, dan organisasi pendukungnya, Gerakan Pemuda Islam
Indonesia (GPII). Namun kini telah berdiri kembali. Bahkan PKI berusaha untuk
menggulingkan pemerintah Soekarno dengan menyusup ke dalam kekuasaan dan istananya.
Apalagi PKI saat itu mendapatkan dukungan dari PKC. Sebagaimana diketahui, pada
saat Soekarno sakit, dokter dokter yang menanganinya berasal dari negeri China
tersebut.
Namun rencana kudeta dan pemberontakan PKI 1965 berhasil digagalkan. TNI
bekerja sama dengan rakyat yang bergabung dalam front Pancasila anti Komunisme,
terutama aktifitas gerakan Islam berhasil menumpas PKI hingga ke desa-desa. Apalagi
yang menjadi sasaran pembantaian PKI adalah ulama dan tokoh tokoh Islam. Bahkan
di kampung kampung setiap tokoh Islam, ustadz, mu’alim, kyai, ajengan, telah
disiapkan lubang untuk penguburannya apabila PKI berhasil dan berkuasa. Namun hanya
pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta’ala, rencana PKI gagal direalisasikan.
Akhirnya PKI berhasil ditumpas sampai ke akar akarnya. Indonesia kembali
dalam keadaan aman dan damai. Namun nasib ummat islam yang pada awalnya
berhubungan mesra dengan pemerintahan Soeharto, akhirnya dimarzinalkan.
Pemimpin dan tokoh tokoh Islam menjadi bulan bulanan pemerintah. Diantaranya,
mereka yang bersikap kritis terhadap pemerintah ditangkap dan diadili, hingga
masuk penjara. Tokoh tokoh yang di luar penjara dipasung kebebasannya. Mereka
tidak dapat bepergian ke luar negeri, termasuk yang dialami M. Natsir. Beliau
salah satu penanda tangan Petisi 50, yang melakukan kritik kepada pemerintah
yang dipandang otoriter, karena memaksakan kehendak, membungkam kritik dan
kebebasan berpendapat.
Soeharto berkuasa selama 30 tahun lebih. Pengusaha China diberikan hak
istimewa untuk menjalankan bisnisnya, hanya mereka dibatasi kebebasan berpolitiknya.
Mereka berhasil menguasai perekonomian Indonesia. Mereka menjadi kekuatan
tersendiri. Apalagi secara kultural mereka masih memiliki hubungan erat dengan
leluhurnya di China. Hal ini yang menjadi pintu masuk pengaruh China di
Indonesia. Setelah Soeharto berhasil digulingkan, lalu masuk era reformasi,
peran mereka semakin besar. Dalam beberapa kali pemerintahan yang berkuasa di
Indonesia, pengaruh mereka bukan hanya di bidang ekonomi dan perdagangan,
melainkan juga merambah ke bidang politik dan kekuasaan.
Memang era reformasi telah membawa perubahan di berbagai bidang. Namun
perubahan yang terbesar adalah di bidang hukum dan politik. Undang Undang Dasar
(UUD) 1945 di amandemen. Pasal pasalnya mengalami beberapa perubahan. Salah
satu perubahan berkaitan dengan sistem kepartaian dan lain lain. Partai tumbuh
dan bekermbang bagaikan cendawan di musim hujan. PNI yang berubah menjadi
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi kekuatan baru dalam sistem
politik dan kekuasaan di Indonesia. Dalam beberapa kali Pemilu di era reformasi
PDIP berhasil meraih kemenangan.
Hanya memang dalam Pemilihan Presiden tahun 2004, calon dari PDIP dapat
dikalahkan oleh calon koalisasi Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan
Persatuan (PKP) dan Partai Demokrat. SBY terpilih sebagai presiden dua periode,
2004-2009, 2009-2014. Namun setelah SBY, pada Pemilu 2014, PDIP berhasil meraih
kemenangan di Parlemen. Namun dalam Pilpres 2014, PDIP tidak mencalonkan
Megawati sebagai capres. PDIP mengusung Jokowi sebagai capres dan Jusuf Kalla
(JK) sebagai wakilnya. Dalam pilpres kali ini PDIP berhasil memenangkan
calonnya sebagai Presiden RI dan terlibat dalam mengendalikan kekuasaan.
Sejak Pemilu 1999 di era reformasi, generasi penerus PKI, terutama anak
dan cucu-cucunya masuk dan aktif berpolitik melalui PDIP. Seperti Ribka
Ciptaning, mengaku berterus terang sebagai anak PKI. Ia terpilih menjadi
anggota DPR RI melalui PDIP sejak Pemilu 2004 hingga Pemilu 2019. Dia terpilih
dari Daerah Pemilihan Jabar IV, Cianjur dan Sukabumi. Dia dipercaya sebagai
Ketua Plt (Pelaksana Tugas) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PDIP Propinsi Banten.
Cucu tokoh PKI, diantaranya Oneng atau nama lengkapnya Rieke Diyah Pitaloka.
Dia mulai terjun ke dalam bidang politik melalui PDIP dan terpilih menjadi
anggota DPR RI sejak Pemilu 2009. Dia pernah diusung PDIP sebagai calon
Gubernur Jabar bersama Teten Masduki sebagai wakilnya. Namun dia kalah suaranya dengan Ahmad Heryawan
dari PKS.
Terpilihnya Jokowi yang masih berdarah China dari ayahnya, kemudian ada
yang mengaitkan juga sebagai keturunan PKI, walau sudah dibantah, telah membuka
era baru hubungan pemerintah Indonesia dengan Republik Rakyat China (RRC). China
mulai besar besaran memberi hutang 17,75 milyar tahun 2019, menggarap berbagai investasi
proyek di Indonesia sebesar 1,4 milyar
dolar AS atau 20,4% dari seluruh investasi pada Kwartai IV/2019. Dari mulai proyek
pertambangan emas, hingga proyek infrastruktur dan transportasi. Keceta api
cepat Jakarta Bandung termasuk investasi RRC. China komunis ini, perlahan lahan
mulai menancapkan kukunya di Indonesia, baik melalui bidang ekonomi, mapun
politik dan kekuasaan, termasuk mengirimkan ribuan tenaga buruhnya.
Dalam bidang ekonomi ini selain RRC melakukan investasi langsung di Indonesia,
juga dilakukan melalui para perantauan China yang tidak bisa dilepaskan dengan
negara leluhurnya. Para perantau China yang sudah menjadi Warga Negara
Indonesia (WNI) selama ini telah menguasai ekonomi dan pedagangan di Indonesia.
Memang mereka umumnya tidak memperlihatkan ideologi Komunisme secara langsung.
Apalagi sebagai WNI, selain beragam agama yang dipeluk, juga berbeda-beda
pandangan politiknya. Walau demikian tidaklah mustahil pada sebagian diantara
mereka berideologi Komunis.
Adapun pengembangan ideologi Komunis China melalui jalur politik,
diantaranya dalam bentuk kerja sama dengan partai politik sekuler dan
nasionalis. Satu satunya partai politik di Indonesia yang telah melakukan kerja
sama dengan PKC adalah PDIP. Apalagi di dalam tubuh PDIP terdapat kader kader
yang tetap berbangga diri terhadap PKI dan masih bersemangat menghidupkan
kembali partai nenek moyangnya. Seperti dilakukan Ribka Ciptaning, Oneng dan
lain lain. Termasuk Budiman Sujatmiko, yang pernah menjabat Ketua Partai Rakyat
Demokratik (PRD) yang berhaluan kiri atau Sosialis Komunis. Ia pun bergabung
dalam PDIP dan duduk sebagai Komisaris PTPN V di bawah Badan Usaha Milik Negara
(BUMN).
Karena kekuasaan seakan sudah ditangan mereka, di tambah dunia ekonomi
dan perdagangan sebagian besar di bawah genggaman pengusaha China, mulai semakin
kentara gerakan Komunisme yang dilakukan oleh anak keturunan PKI dan mantel
mantelnya. Karakteristiknya antara lain, menghina agama dan ulama, melakukan
isu pecah belah, islamophobia, adu domba membenturkan ulama satu dengan yang
lain. Sudah ada pula ulama yang mengikuti irama gendang yang mereka tabuh,
apalagi bila berkaitan dengan isi radikalisme. Padahal dalam sejarah,
radikalisme dan terorisme di Indonesia justru dilakukan oleh orang orang
berhaluan kiri atau Komunisme. Sudah terbukti, teror dan pemberontakan PKI
Madiun 1948 dan G30S 1965.
Karena itu kewaspadaan ummat Islam tetap diperlukan terhadap banyaknya
investasi dan proyek proyek China Komunis di Indonesia. Di samping penguasaan
ekonomi dan perdagangan oleh pengusaha China WNI non Muslim. Terutama berkaitan
dengan “penjajahan” dan “konsolidasi ideologi Komunisme” di Indonesia. Apalagi
ada gerakan dan keinginan anak keturunan PKI yang kembali menghidupkan partai terlarang
tersebut. Diantaranya, mereka menyatakan bahwa peristiwa G30S, PKI sebagai
korban. Kemudian ikhtiar mereka melalui PDIP, memasukkan Rancangan Undang
Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU-HIP).
Ternyata di dalam RUU HIP itu, konseptor mereka tidak memasukkan Tap
MPRS-RI XXV/1966, tentang pelarangan PKI dan ideologi Komunisme di Indonesia. Bahkan
mereka hendak merubah Pancasila (Lima Sila), menjadi Tri-sila (Tiga sila) dan
Eka Sila (Satu sila), dan ujung ujungnya akan menghilangkan Sila Ketuhan Yang
Maha Esa. Kemudian di dalam konsep Peta Pendidikan Indonesia 2035, mencoba
menghilangkan kata “Agama”, dan menggantinya dengan kata “Budaya dan Akhlak”,
padahal dalam UUD 1945, jelas tertulis kata Agama, yang berbeda dengan Budaya. ***
Drs. H. Muhsin MK, M.Sc.

Comments